Lihatwarta.id — Rencana pemberian gelar adat “Meraje” kepada Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, menuai keberatan dari sebagian masyarakat Suku Semende. Salah satunya disampaikan Darlin yang meminta rencana tersebut dikaji secara matang dan tidak dilakukan tanpa musyawarah yang melibatkan unsur masyarakat adat.

 

Darlin menyampaikan sikap tersebut kepada wartawan, Selasa (25/8/2026). Ia menegaskan, keberatan yang disampaikan bukan ditujukan kepada pribadi Joko Widodo, melainkan menyangkut proses, makna dan kedudukan gelar “Meraje” dalam tatanan adat Semende.

 

Menurut Darlin, adat Semende tidak dapat dipandang sebatas simbol penghormatan yang dapat diberikan kepada seseorang. Di dalamnya terdapat sejarah, nilai, aturan serta warisan leluhur yang harus dijaga oleh generasi penerus.

 

“Kami menyampaikan sikap keberatan dan penolakan terhadap rencana atau pemberian gelar adat ‘Meraje’ kepada Bapak Joko Widodo oleh pihak pemangku atau pembina adat Semende di Kabupaten Muara Enim,” ujar Darlin.

 

Ia menilai pemberian gelar adat kepada tokoh nasional, terlebih mantan kepala negara, membutuhkan pertimbangan yang tidak sederhana. Proses tersebut, kata dia, semestinya mempertimbangkan pandangan para pemangku adat serta masyarakat Semende secara luas.

 

Darlin khawatir keputusan yang diambil tanpa proses musyawarah yang terbuka justru menimbulkan polemik dan memunculkan persepsi bahwa kedudukan gelar adat telah bergeser dari makna yang diwariskan secara turun-temurun.

 

“Bagi kami, adat Semende bukan sekadar gelar atau simbol penghormatan yang dapat diberikan kepada siapa saja. Adat memiliki makna, sejarah, nilai dan tatanan yang harus dijaga serta dihormati,” katanya.

 

Selain persoalan mekanisme pemberian gelar, Darlin juga mengingatkan agar adat tidak ditarik ke dalam kepentingan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

 

Menurutnya, adat semestinya berada di atas kepentingan politik karena merupakan identitas dan warisan leluhur yang menjadi bagian dari masyarakat adat secara keseluruhan.

 

“Adat seharusnya berdiri di atas kepentingan politik. Adat merupakan identitas dan warisan leluhur yang menjadi milik masyarakat, bukan milik penguasa atau kelompok tertentu,” tegasnya.

 

Darlin mengatakan, apabila pemberian gelar tersebut memang dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan budaya kepada Joko Widodo, prosesnya seharusnya dilakukan secara transparan dan berdasarkan mekanisme adat yang jelas.

 

Ia mendorong agar para pemangku adat membuka ruang musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat Semende sehingga keputusan yang diambil memiliki legitimasi serta tidak menimbulkan perpecahan.

 

“Jika pemberian gelar tersebut memang murni sebagai bentuk penghormatan budaya, maka hendaknya prosesnya dilakukan secara terbuka melalui musyawarah para pemangku adat, melibatkan tokoh adat dan masyarakat Semende secara luas, serta memiliki dasar dan pertimbangan adat yang jelas,” ujarnya.

 

Darlin juga menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati Joko Widodo sebagai tokoh bangsa. Namun, menurutnya, bentuk penghormatan kepada seorang tokoh tidak semestinya mengesampingkan nilai dan mekanisme adat yang telah diwariskan oleh leluhur.

 

“Kami menghormati Bapak Joko Widodo sebagai tokoh bangsa. Namun, penghormatan kepada seseorang tidak harus dilakukan dengan cara yang berpotensi menimbulkan persoalan terhadap tatanan dan marwah adat Semende,” katanya.

 

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengambil keputusan yang berpotensi memunculkan persoalan berkepanjangan di tengah masyarakat adat.

 

“Jangan sampai karena kepentingan sesaat, kita mengorbankan nilai adat yang telah dijaga leluhur selama berabad-abad,” tegas Darlin.

 

Bagi Darlin, substansi persoalan bukan sekadar soal siapa yang menerima gelar adat, melainkan bagaimana marwah, nilai dan legitimasi adat tetap dijaga. Ia berharap perbedaan pandangan mengenai rencana tersebut dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah dan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

 

“Adat harus menjadi pemersatu, bukan alat kepentingan politik. Jaga adat, jaga marwah, dan jaga warisan leluhur Semende,” pungkasnya.