Lihatwarta.id — Suara mesin pemanen tebu kembali membelah hamparan perkebunan di kawasan Register 44, Kabupaten Way Kanan, Kamis (3/9/2026).

Di antara barisan tanaman tebu yang menjulang, para petani mulai memanen hasil kebun yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan mereka.

Bagi masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) Register 44, hari itu bukan sekadar agenda panen. Ada kelegaan setelah sebelumnya muncul kekhawatiran terhadap keberlangsungan aktivitas pertanian akibat persoalan administrasi kawasan.

Sekitar 1.200 kepala keluarga dan 3.000 pekerja disebut menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas perkebunan di kawasan tersebut. Karena itu, kembali bergeraknya proses panen menjadi kabar penting bagi masyarakat yang selama ini menjadikan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan.

Suasana panen semakin mendapat perhatian dengan hadirnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman.

Dudung tiba menggunakan helikopter dan mendarat di area PT PSMI. Selanjutnya, ia bersama jajaran pemerintah daerah bergerak menuju areal perkebunan untuk bertemu langsung dengan para petani.

Kehadiran Dudung turut didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diwakili Asisten Administrasi Umum sekaligus Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Drs. Sulpakar. Sementara dari Pemkab Way Kanan hadir Bupati Ayu Asalasiyah.

Tidak hanya menyaksikan kegiatan dari kejauhan, Dudung juga ikut memanen tebu bersama kelompok-kelompok tani di Register 44.

Momen tersebut menjadi simbol kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sebelumnya menghadapi ketidakpastian terkait aktivitas perkebunan.

Kekhawatiran Petani

Persoalan di Register 44 sebelumnya berkaitan dengan pembekuan izin operasional Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Inhutani V (Persero) akibat sanksi administratif dari Kementerian Kehutanan.

Persoalan administratif tersebut kemudian turut berdampak terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas pertanian di kawasan tersebut.

Tanaman tebu yang telah memasuki masa panen berada di tengah situasi tersebut. Para petani pun khawatir aktivitas panen akan ikut tersendat dan berdampak langsung terhadap penghasilan mereka.

Keluhan tersebut kemudian dibawa sejumlah kelompok tani kepada pemerintah pusat.

Dudung mengungkapkan, beberapa pekan sebelumnya sejumlah kelompok tani yang dipimpin Edison datang menemuinya. Dalam pertemuan tersebut, para petani menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk tanaman tebu yang telah siap dipanen tetapi terkendala persoalan administrasi.

“Bagi saya, ini menyangkut mata pencaharian banyak orang,” ujar Dudung saat bertemu para petani.

Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada deputi terkait untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah.

Menurut Dudung, pemerintah melalui kementerian terkait merespons persoalan tersebut. Sejumlah tahapan kemudian dilalui hingga aktivitas panen akhirnya dapat kembali dilaksanakan.

Bagi petani, perkembangan tersebut menjadi angin segar. Setelah sebelumnya dihantui kekhawatiran, mereka akhirnya kembali dapat mengolah dan memanen tanaman tebu yang telah dibudidayakan.

Pemerintah Hadir

Dalam kesempatan tersebut, Sulpakar membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menyampaikan rasa syukur karena masyarakat akhirnya dapat melaksanakan panen.

Menurut Sulpakar, kehadiran KSP di tengah masyarakat menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

“Kehadiran KSP merupakan salah satu tanda kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat yang sedang memerlukan bantuan,” kata Sulpakar.

Meski demikian, ia menegaskan persoalan administrasi kawasan Register 44 belum sepenuhnya selesai. Pemerintah daerah masih melakukan evaluasi dan penyelesaian harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Sulpakar berharap proses administratif tidak sampai menghentikan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertanian di kawasan tersebut.

“Walaupun area register masih dalam tahap evaluasi perihal administratif, kami berharap hal ini tidak memutus mata rantai pencaharian ribuan rakyat yang terdampak,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, tetap berkomitmen memberikan dukungan dan memfasilitasi masyarakat dengan tetap mengedepankan aturan serta ketentuan yang berlaku.

Pesan Dudung kepada Petani

Di hadapan masyarakat, Dudung menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut penghidupan warga harus segera dicarikan jalan keluar dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Perhatian pemerintah, kata dia, tidak berhenti pada pelaksanaan panen. Ia bahkan meminta petani kembali mempersiapkan tanaman berikutnya.

“Setelah panen, silakan ditanam lagi,” kata Dudung.

Menurutnya, masyarakat Register 44 memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap komoditas tebu. Karena itu, persoalan administratif perlu dicarikan solusi agar tidak berujung pada terhentinya sumber penghidupan masyarakat.

Dudung juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Presiden sangat memberikan perhatian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut Presiden turut merasa senang setelah mengetahui para petani akhirnya dapat melaksanakan panen.

KSP Mendengar

Kunjungan Dudung ke Register 44 juga menjadi bagian dari program “KSP Mendengar”, yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi kepada pemerintah.

Dudung menilai tidak semua persoalan harus menunggu menjadi besar sebelum mendapatkan penyelesaian.

“Kalau memang persoalan tersebut bisa diselesaikan, maka untuk apa menunggu lama-lama,” katanya.

Setelah kegiatan panen, agenda dilanjutkan dengan temu sapa dan dialog bersama para petani. Sejumlah persoalan disampaikan langsung kepada pemerintah.

Bagi masyarakat Register 44, dialog tersebut menjadi bagian penting dari upaya mencari kepastian atas keberlangsungan aktivitas pertanian mereka.

Sebab bagi petani, persoalan administrasi bukan semata soal dokumen dan perizinan. Di balik persoalan tersebut terdapat tanaman yang harus dipanen, pekerja yang menggantungkan pendapatan dari kebun, serta ribuan keluarga yang membutuhkan kepastian penghidupan.

Panen yang kembali berlangsung Kamis itu setidaknya memberikan satu kepastian bagi masyarakat: hasil tanaman tebu mereka dapat dipanen.

Suara mesin pemanen yang kembali bekerja pun menjadi penanda bahwa aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergerak.

Namun, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Persoalan administrasi kawasan masih harus dituntaskan sesuai aturan.

Bagi masyarakat KTH Register 44, panen kali ini bukan hanya tentang memetik hasil kebun. Lebih dari itu, panen menjadi momentum untuk kembali menata harapan, melanjutkan usaha pertanian, dan menunggu kepastian atas masa depan penghidupan mereka.