Lihatwarta.id — Polemik dugaan pencemaran udara yang dikaitkan dengan aktivitas PT Semen Baturaja di kawasan Panjang, Kota Bandar Lampung, mendapat sorotan dari mantan Anggota DPR RI Endro Suswantoro Yahman

Hendro menilai keresahan masyarakat terkait debu atau partikel udara di sekitar kawasan industri tersebut harus disikapi secara profesional dan berbasis data.

Menurutnya, pemerintah, perusahaan maupun lembaga legislatif perlu mengedepankan edukasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjebak pada kesimpulan yang belum dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.

Ia menjelaskan, aktivitas PT Semen Baturaja di Panjang memiliki karakter berbeda dengan fasilitas produksi semen yang berada di Baturaja, Sumatera Selatan.

Menurut Endro, fasilitas di Panjang lebih berfokus pada tahapan akhir produksi, yakni penggilingan klinker atau semen setengah jadi sebelum dilakukan proses pengantongan.

“Semen kan hakikatnya pabrik debu, semen yang dikantongi. Semakin banyak debu atau semen yang hilang, mereka juga rugi,” kata Endro, Sabtu (5/9/2026).

Hendro menjelaskan, klinker yang dikirim dari pabrik di Baturaja, Sumatera Selatan, berbentuk bongkahan atau menyerupai kerikil kemudian digiling hingga halus di unit grinding mill sebelum dikemas menjadi produk semen.

“Di sini tidak memproses bahan baku, tetapi sudah berupa semen yang setengah matang dalam bentuk bongkahan. Itu kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam kemasan,” jelasnya.

Menurutnya, perbedaan proses produksi tersebut penting dipahami masyarakat ketika membicarakan potensi emisi industri semen. Pabrik di Baturaja, kata dia, mengolah bahan baku seperti batu kapur, tanah liat dan material lainnya melalui proses dengan temperatur tinggi hingga menjadi semen. Sementara fasilitas di Panjang merupakan unit finishing yang meliputi grinding dan packing.

Hendro menilai, apabila membahas sumber emisi dalam keseluruhan rantai produksi semen, proses pengolahan bahan baku hingga pembakaran di pabrik utama memiliki karakter emisi yang berbeda dibandingkan fasilitas finishing di Panjang.

“Yang perlu dipahami masyarakat, pabrik Semen Baturaja di Panjang itu hanya proses akhir finishing semen, mencakup grinding atau penggilingan dan packing atau pengantongan. Klinker dari Baturaja dibawa ke Panjang, kemudian digiling dan dikemas menjadi produk akhir,” ujarnya.

Meski demikian, Endro menegaskan bukan berarti fasilitas di Panjang dapat mengabaikan persoalan lingkungan. Justru menurutnya, perusahaan harus melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap seluruh peralatan produksi dan sistem pengendalian emisi yang dimiliki.

Ia mempertanyakan apakah seluruh peralatan proses produksi dan perangkat penangkap debu telah berfungsi secara optimal.

“Perusahaan harus melakukan introspeksi ke dalam, melakukan audit internal dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja serta peralatan proses produksinya. Apakah peralatan produksinya dan peralatan penangkap emisi debu berfungsi dengan baik? Itu yang harus ditemukan melalui audit dan evaluasi,” katanya.

Endro juga menyoroti munculnya isu pencemaran emisi debu atau partikel di udara ambien yang berkembang di media sosial. Menurutnya, isu tersebut tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak terhadap reputasi perusahaan.

Ia menyebut PT Semen Baturaja memiliki reputasi sebagai perusahaan besar sehingga persoalan lingkungan di sekitar kegiatan operasionalnya semestinya mendapatkan perhatian serius.

“Munculnya issue pencemaran emisi debu atau partikel di udara ambien yang merebak di media sosial juga akan merugikan bisnis perusahaan, khususnya image perusahaan di tingkat global atau internasional. Ini namanya merusak corporate image,” ujarnya.

Karena itu, Endro meminta perusahaan dan pemerintah daerah tidak bersikap pasif terhadap keresahan yang berkembang.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara objektif.

Ia menilai keberadaan industri tetap memiliki arti penting bagi daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, kepentingan ekonomi tersebut tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

“Pemerintah harus menjaga agar kegiatan produksi tetap berjalan karena keberadaan pabrik memberikan kontribusi, antara lain menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi daerah. Tetapi pada saat yang sama pemerintah juga harus menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih dan kesehatan,” kata Endro.

Ia mengibaratkan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat.

“Tugas pemerintah itu seperti menjaga agar ayam bertelur emas tetap nyaman, tetapi jangan sampai masyarakat yang berada di sekitar tempat ayam bertelur itu justru dirugikan,” ujarnya.

Endro juga menyinggung keberadaan dokumen lingkungan dan kewajiban pemantauan kualitas lingkungan yang seharusnya menjadi bagian dari operasional perusahaan. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai hasil pemantauan lingkungan sepanjang sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Ia mendorong PT Semen Baturaja membuka hasil monitoring lingkungan yang dimilikinya, termasuk hasil pengukuran emisi maupun kualitas udara ambien di sekitar kawasan operasional.

“Pihak perusahaan terbuka saja apa yang sebenarnya terjadi. Buka hasil monitoring lingkungannya kepada publik agar masyarakat mengetahui apakah sumber pencemarnya benar berasal dari pabrik semen atau dari sumber kegiatan lainnya,” katanya.

Menurut Endro, dugaan pencemaran tidak semestinya langsung diarahkan kepada satu sumber tanpa terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengujian. Sebab, kualitas udara ambien di kawasan industri dapat dipengaruhi berbagai sumber emisi sehingga diperlukan pengukuran, analisis dan identifikasi secara ilmiah.

Ia juga mengkritik jika persoalan tersebut hanya diselesaikan melalui pemberian corporate social responsibility atau kompensasi kepada masyarakat yang merasa terdampak.

“Penyelesaian dengan memberikan CSR atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak bukanlah penyelesaian final. Itu hanya menunda dan meredam masalah. Solusi yang paling tepat adalah semua pemangku kepentingan, pemerintah daerah, perusahaan semen dan masyarakat melakukan introspeksi serta mencari solusi agar persoalan tidak terulang,” tegasnya.

Sorotan Endro juga diarahkan kepada anggota DPRD yang sebelumnya ikut memberikan pernyataan mengenai persoalan tersebut. Ia mempertanyakan dasar kesimpulan apabila pihak perusahaan telah dianggap bersalah sementara hasil audit, evaluasi teknis maupun pengujian laboratorium terhadap kualitas udara belum dipaparkan secara terbuka.

“Dari berita yang saya baca, kok para DPRD seolah-olah sudah memvonis kesalahan di pihak pabrik, padahal belum ada evaluasi maupun audit ataupun pemaparan hasil pemantauan kualitas udara yang diukur dan dianalisa di laboratorium lingkungan,” ujarnya.

Hendro menilai DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, melakukan penelitian lebih mendalam sebelum menarik kesimpulan.

“Berdasarkan bukti apa? Apa hanya keluhan masyarakat? Seharusnya DPRD mendorong pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, melakukan penelitian lebih dalam,” katanya.

Ia menegaskan keluhan masyarakat tetap harus dihormati dan ditindaklanjuti. Namun, keluhan tersebut semestinya menjadi pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan, bukan langsung dijadikan dasar untuk menyatakan pihak tertentu sebagai penyebab pencemaran.

“Jangan sampai masyarakat diabaikan, tetapi jangan juga perusahaan langsung divonis tanpa data. Semua harus dibuktikan melalui pengukuran dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” lanjut Endro.

Menurutnya, industri semen pada dasarnya memiliki risiko terhadap emisi debu sehingga perusahaan semestinya memiliki prosedur operasional dan sistem pengendalian emisi yang ketat. Peralatan seperti dust collector, bag filter maupun Electrostatic Precipitator (ESP) pada prinsipnya digunakan untuk menangkap partikel agar tidak terlepas ke udara sekitar.

Karena itu, apabila muncul keluhan mengenai debu di sekitar kawasan pabrik, langkah yang paling tepat adalah memastikan apakah sistem pengendalian emisi bekerja sesuai standar, melakukan pemeriksaan terhadap peralatan, serta membandingkan hasil pengukuran kualitas udara dengan ketentuan lingkungan yang berlaku.

Endro berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan. Menurutnya, pemerintah memiliki posisi penting sebagai penengah sekaligus pengawas agar aktivitas industri tetap berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat.

“Jangan sampai kegiatan produksi terganggu, karena pabrik juga memberikan manfaat ekonomi. Tetapi sebaliknya, masyarakat juga tidak boleh menjadi korban. Pemerintah harus hadir memastikan keduanya berjalan seimbang,” pungkasnya.